Pemimpin global dalam penjualan kendaraan listrik (EV), BYD, telah ditambahkan ke “daftar kotor” resmi Brazil mengenai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak buruh. Meskipun skandal tersebut tidak melibatkan perakitan kendaraan, skandal tersebut berpusat pada pembangunan pabrik besar-besaran perusahaan di Camaçari.
Tuduhan: “Pengabdian Zaman Modern”
Kontroversi ini bermula dari perlakuan terhadap 163 pekerja Tiongkok yang dibawa ke Brasil oleh Jinjiang Group, sebuah kontraktor yang disewa untuk membangun fasilitas BYD. Investigasi mengungkap kondisi yang oleh banyak pengamat digambarkan sebagai kondisi kuno dan eksploitatif.
Menurut laporan dari Reuters dan penyelidik setempat, para pekerja menghadapi beberapa pelanggaran berat:
- Kepadatan Ekstrim: Dalam satu kasus yang terdokumentasi, 31 pekerja ditemukan tinggal di satu rumah yang hanya dilengkapi dengan satu kamar mandi.
- Pencurian Upah dan Pengendalian Keuangan: Tuduhan menunjukkan bahwa sebagian dari gaji pekerja dialihkan kembali ke Tiongkok daripada dibayarkan kepada karyawan. Selain itu, para pekerja dilaporkan dipaksa membayar deposit $900 hanya untuk mulai bekerja, jumlah tersebut baru dikembalikan setelah enam bulan bekerja.
- Pembatasan Pergerakan: Laporan menunjukkan bahwa paspor pekerja disita, sebuah praktik yang sering dikaitkan dengan skenario kerja paksa.
Kesenjangan Tanggung Jawab: Kontraktor vs. Prinsipal
BYD telah menanggapi protes tersebut dengan menjauhkan diri dari pelanggaran tersebut, dengan mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui tindakan kontraktor sampai situasinya diketahui publik.
Namun, pihak berwenang Brasil menolak pembelaan ini. Berdasarkan kerangka peraturan daerah, perusahaan utama—yang memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut—bertanggung jawab atas praktik ketenagakerjaan yang terjadi di lokasi proyeknya. Prinsip hukum ini, yang sering disebut sebagai tanggung jawab bersama, memastikan bahwa perusahaan tidak dapat mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan hanya dengan mengalihkan tugas-tugas berisiko tinggi ke kontraktor pihak ketiga.
Mengapa Hal Ini Penting bagi Masa Depan BYD di Brasil
Dimasukkannya BYD ke dalam “daftar kotor” pemerintah membawa implikasi yang signifikan lebih dari sekadar hubungan masyarakat:
- Hambatan Finansial: Masuk dalam daftar hitam dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mengakses kredit dan dukungan keuangan dari bank dan lembaga milik negara Brasil.
- Rintangan Ekspansi: Karena Brasil menjadi pasar paling penting bagi BYD di luar Tiongkok, setiap perselisihan dengan regulator federal dapat memperlambat rencana ekspansi agresif perusahaan.
- Pengawasan ESG: Bagi perusahaan yang diposisikan sebagai pemimpin dalam transisi “hijau”, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan kontradiksi yang tajam dengan standar etika yang diharapkan dari sektor energi terbarukan.
Meskipun terdapat kemunduran hukum dan reputasi, momentum komersial BYD sebagian besar masih tetap utuh. Kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan mendistribusikan model-model populer, seperti Dolphin Mini, terus berlanjut, memastikan perusahaan ini tetap menjadi kekuatan dominan di pasar kendaraan listrik Amerika Selatan.
Kesimpulan: Meskipun penjualan otomotif BYD tetap kuat, perusahaan tersebut kini menghadapi pertarungan hukum dan etika yang signifikan di Brasil, karena pihak berwenang meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh kontraktor mereka.
